head-bappeda

PERAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM PEMBANGUNAN JAKARTA

Written by Bappeda Administrator. Posted in 2013, Index Berita

Tata RuangSetiap pemerintah daerah membutuhkan peta dan informasi geospasial yang akurat, dapat dipercaya, dan mudah diakses, untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya. Pemerintah pusat telah menyediakan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Informasi Geospasial (UUIG) yang disahkan oleh DPR RI untuk mendukung aktivitas tersebut.

UU-IG menjelaskan tentang geospasial, data geospasial, dan informasi geospasial. Yang dimaksud geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Data geospasialadalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial, yang terdiri atas informasi geospasial dasar (IGD) dan informasi geospasial tematik (IGT), merupakan data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Seperti juga daerah-daerah lain di Indonesia DKI Jakarta pun memerlukan informasi geospasial, apalagi kondisi geologi Jakarta yang termasuk wilayah rawan bencana.

Mengutip Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2010 tentang geologi, di wilayah bagian utara Provinsi DKI Jakarta, permukaan keras terdapat pada kedalaman 10–25, bahkan pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 m.Kondisi geologi seperti ini membutuhkan informasi geospasial yang akurat agar dapat dilakukan pembangunan dengan tepat.

Pengaturan informasi geospasial juga dibutuhkan untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional. Khususnya untuk pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis, penentuan batas wilayah, pertanahan dan kepariwisataan, dan penanggulangan bencana, serta pelestarian lingkungan hidup.

Melalui bentuk data spasial, berbagai macam potensi dan keunggulan di masing-masing wilayah dapat ditampilkan secara informatif dan mempermudah proses analisa.Data geospasial berperan menghindari kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih antarkawasan perijinan, sehingga di masa mendatang permasalahan-permasalahan mendasar akibat perbedaan sumber acuan peta dasar diharapkan dapat terselesaikan, yang mengacu pada UU-IG No. 4 Tahun 2011.

Mendukung Pembangunan Ke-PU-an

Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi dalam sistem informasi pemetaan, peran data dan informasi geospasial sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas dan proses pengambilan keputusan agar efektif dan efisien.

Data geospasial sangat bermanfaat untuk merencanakan pembangunan dan investasi, karena menyajikan informasi yang lengkap dan akurat, seperti lahan perkotaan atau permukiman mulai dari lokasi, luas dan batas waduk, daerah-daerah lindung, serta aspek wilayah seperti batasadministrasi dan daerah aliran sungai (DAS).

Sistem informasi geospasial mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan investasi Ke-PUan, antara lain;

  1. Pengilustrasian data tata ruang maupun data geologis, serta pemantauan kepadatan dan penyebaran penduduk.
  2.  Pemilihan lokasi lahan pertanian yang cocok, serta pemantauan garis pantai, abrasi, dan intrusi air laut ke daratan.
  3. Mendukung informasi potensi, di antaranya jaringan jalan, kawasan perumahan penduduk, status kepemilikan tanah, fasilitas umum pasar regional, serta informasi lingkungan seperti sumber daya air, alur pembuangan sampah, pemetaan lahan, serta daerah pasang surut, dan informasi lahan, termasuk lahan kritis.

Infrastruktur Ke-PU-an memerlukan reformasi geospasial dalam pengembangannya, yang meliputi :

  1. Pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung kelancaran arus orang dan barang, dan mengurangi kesenjangan wilayah;
  2. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penanggulangan bencana alam; dan
  3. Penyediaan infrastruktur dasar permukiman, seperti air minum dan sanitasi.

Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang.

Mendukung Penataan Ruang

Dalam format peta RTRW informasi geospasial tidak terpisahkan dari dokumen rencana tata ruang karena peta RTRW berfungsi sebagai model yang menjelaskan rencana tata ruang secara spasial. Data spasial/peta RTRW bukan hanya diperlukan pada proses perencanaan tata ruang, tapi juga pada proses pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Dalam penjelasan Pasal 14 Ayat 5 huruf b, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, efektivitas penerapan rencana tata ruang sangat dipengaruhi tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta dalam rencana tata ruang. Dengan demikian maka fungsi data spasial dan peta menjadi penting karena terkait akurasi dan presisi data agar menghasilkan kualitas tertentu.Pada Pasal 60, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang. Masyarakat dapat mengetahui pengumuman atau penyebarluasan informasi tersebut dari pemasangan peta rencana tata ruang suatu wilayah di tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang.

Trackback from your site.

Leave a comment